Answer:
c. the agency is irrevocable without the consent of the agent.
Explanation:
An agency is a fiduciary relationship in which an individual is appointed as the agent to act for a specific purpose or reason on behalf of another, who is the principal. Basically, in agency the agent is typically acting under the influence or control of his or her principal and as such can be a notable representative of the principal in any capacity deemed fit legally.
Also, the principal could be a corporation, an organization or a limited liability company (LLC) and not necessarily a single individual.
An agency coupled with an interest means the agency is irrevocable without the consent of the agent because the relationship that exists between them is a contractual one.
Hence, the agency is irrevocable before its expiration or without the consent of the agent.
Additionally, death, bankruptcy, and mismanagement by the principal cannot end or terminate an agency coupled with an interest until the agent is able to realize his or her legal interest.
Answer:
False
The diamond-water paradox is illustrated by stating that the marginal benefit of the services provided by doctors and nurses is relatively lower than the marginal benefit of the services provided by major film stars. This implies that the supply of doctors and nurses is larger than the demand while the demand for major film stars is larger than the supply.
Explanation:
The marginal utility derived by film consumers from major film stars is higher than the marginal utility derived by patients from doctors and nurses. This is because consumers of the services of major film stars are willing to pay more for the services than consumers of the services of doctors and nurses. Though health is more crucial to life than films, but consumers place more utility value on films than they do on their health, especially after attaining the basic sound health. This actually explains the diamond water paradox, where consumers value diamond and are willing to pay more for diamond than they are willing to pay for life-sustaining water. In a layman's language, people are more willing to value the satisfaction they derive from one more additional film than they are to value the satisfaction they derive from additional healthcare. That means that people only care for the basic in healthcare. But, they can stake more to acquire more diamond.
Answer:
Explanation: For the better part of a decade, strategy has been a business buzzword. Top executives ponder strategic objectives and missions. Managers down the line rough out product/market strategies. Functional chiefs lay out “strategies” for everything from R&D to raw-materials sourcing and distributor relations. Mere planning has lost its glamor; the planners have all turned into strategists.
Answer:
Answer C
Explanation:
If one of the variables is measured on dichotomous nominal scale, such as gender and other is measured on interval or ratio scale, than we use point biserial correlation coefficient. It will measure our initial hypothesis that there is a connection between the time spent on the phone, talking to your mother with gender. Later, if we would want to conclude how strong is this connection, we would use regression analysis.
Perkembangan HAM di indonesia terbagi dalam dua periode
1. Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945)
Lahirnya HAM pada periode ini tidak lepas dari penyebab pelanggaran HAM oleh penjajahan kolonial Belanda dan Jepang sehingga muncul pergerakan-pergerakan yang membela HAM. Boedi Oetomo yang mengawali organisasi pergerakan nasional mula-mula yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petis-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Selain Boedi Oetomo (1908), juga terdapat organisasa lain seperti :
- Sarekat Islam (1911),
- Indische Partij (1912),
- Partai Komunis Indonesia (1920)
- Perhimpunan Indonesia (1925),dan
- Partai Nasional Indonesia (1927)
Puncak perdebatan punn terjadi dalam sidang BPUPKI.
2. Periode setelah kemerdekaan
a. 1945-1950
Pada periode awal pasca kemerdekaan masih menekankan pada wacana hak merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. wacana HAM bisa dicirikan pada bidang sipil politik dan bidang ekonomi, sosial, dan budaya
b. Periode 1950-1959 (masa perlementer).
Masa ini adalah masa yang sangat kondusif sesuai dengan prinsip demokrasi liberal yaitu kebebasan mendapat tempat dalam kehidupan politik nasional. pada Terdapat lima indikator HAM dalam masa ini:
- Munculnya partai-partai politik dengan beragam ideologi.
- kebebasan pers.
- Pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas, dan demokratis
- Kontrol parlemen atas eksekutif.
- perdebatan HAM secara bebas dan demokratis.
c. Periode 1959-1966 (demokrasi terpimpin)
Masa ini merupakan bentuk penolakan presiden Soekarno terhadap sistem Demokrasi Parlementer yang di nilai sebagai produk barat karena tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang telah memiliki cara tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada sistem Demokrasi terpimpin kekuasaan terpusat di tangan Presiden. Kekuasaan Presiden Soekarno bersifat absolut, bahkan di nobatkan sebagai Presiden RI seumur hidup.
d. Periode 1966-1998 (Orde Baru)
Sama halnya dengan Orde Lama, Orde Baru juga memandang HAM dan demokrasi bsebagai produk Barat yang individualisme dan bertentangan dengan bangsa Indonesia terutama Pancasila dan UUD 1945 yang lebih dulu ada dibandingkan dengan Deklarasi Universal HAM. Selain itu, isu HAM sering kali digunakan olah negara-negara barat untuk memojokkaan negara berkembang seperti Indonesia. Pelanggaran HAM Orde Baru dapat dilihat dari kebijakan politik Orde Baru yang bersifat Sentralistik dan anti segala gerakan politik yang berbeda dengan pemerintah .
e. Periode pasca Orde Baru
Berakhirnya kekuasaan Orde Baru sekaligus menandai berakhirnya rezim militer di Indonesia dan datangnya era baru demokrasi dan HAM. Pada masa ini, perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan yang ditandai dengan Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, pengesahan UU tentang HAM, pembentukan Kantor Menteri Negara Urusan HAM yang kemudian di gabung dengan Departeman Hukum dan Perundang-undangan menjadi Departeman Kehakiman dan HAM, penambahan pasal-pasal khusus tentang HAM dalam amandemen UUD 1945, pengesahan UU tentang pengadilan HAM.
