Answer:
The correct option is B
Explanation:
As per Child and Dependent care credit, the credit is taken for dependent or children only till the age of 13. In the present situation, all three children are less than 13 years of age. Therefore, all are eligible under the scheme.
And as per rules, the amount which can be claimed for 1 dependent is $3,500 and for two or more dependent, the amount is maximum to $7,000. So, the amount spent on the 2 youngest children is $3,500 whereas amount spent on the oldest children is $1,000. Therefore, the aggregate amount is $4,500 ($3,500 + $1,000), which can be used for determining the dependent and child care credit.
In the present case, Camilo and Isa having total income of $36,000 ($12,000 + $24,000), which is more than $4,500. So, the whole amount will be used for determining the Child and Dependent care credit.
Therefore, B option is Correct.
<span>The natural rate of unemployment will drop in this instance. By increasing spending and/or decreasing taxes, aggregate demand is boosted, leading to more people being employed to meet the demand. This moves the natural rate of employment out to a greater level than previously experienced.</span>
Perkembangan HAM di indonesia terbagi dalam dua periode
1. Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945)
Lahirnya HAM pada periode ini tidak lepas dari penyebab pelanggaran HAM oleh penjajahan kolonial Belanda dan Jepang sehingga muncul pergerakan-pergerakan yang membela HAM. Boedi Oetomo yang mengawali organisasi pergerakan nasional mula-mula yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petis-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Selain Boedi Oetomo (1908), juga terdapat organisasa lain seperti :
- Sarekat Islam (1911),
- Indische Partij (1912),
- Partai Komunis Indonesia (1920)
- Perhimpunan Indonesia (1925),dan
- Partai Nasional Indonesia (1927)
Puncak perdebatan punn terjadi dalam sidang BPUPKI.
2. Periode setelah kemerdekaan
a. 1945-1950
Pada periode awal pasca kemerdekaan masih menekankan pada wacana hak merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. wacana HAM bisa dicirikan pada bidang sipil politik dan bidang ekonomi, sosial, dan budaya
b. Periode 1950-1959 (masa perlementer).
Masa ini adalah masa yang sangat kondusif sesuai dengan prinsip demokrasi liberal yaitu kebebasan mendapat tempat dalam kehidupan politik nasional. pada Terdapat lima indikator HAM dalam masa ini:
- Munculnya partai-partai politik dengan beragam ideologi.
- kebebasan pers.
- Pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas, dan demokratis
- Kontrol parlemen atas eksekutif.
- perdebatan HAM secara bebas dan demokratis.
c. Periode 1959-1966 (demokrasi terpimpin)
Masa ini merupakan bentuk penolakan presiden Soekarno terhadap sistem Demokrasi Parlementer yang di nilai sebagai produk barat karena tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang telah memiliki cara tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada sistem Demokrasi terpimpin kekuasaan terpusat di tangan Presiden. Kekuasaan Presiden Soekarno bersifat absolut, bahkan di nobatkan sebagai Presiden RI seumur hidup.
d. Periode 1966-1998 (Orde Baru)
Sama halnya dengan Orde Lama, Orde Baru juga memandang HAM dan demokrasi bsebagai produk Barat yang individualisme dan bertentangan dengan bangsa Indonesia terutama Pancasila dan UUD 1945 yang lebih dulu ada dibandingkan dengan Deklarasi Universal HAM. Selain itu, isu HAM sering kali digunakan olah negara-negara barat untuk memojokkaan negara berkembang seperti Indonesia. Pelanggaran HAM Orde Baru dapat dilihat dari kebijakan politik Orde Baru yang bersifat Sentralistik dan anti segala gerakan politik yang berbeda dengan pemerintah .
e. Periode pasca Orde Baru
Berakhirnya kekuasaan Orde Baru sekaligus menandai berakhirnya rezim militer di Indonesia dan datangnya era baru demokrasi dan HAM. Pada masa ini, perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan yang ditandai dengan Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, pengesahan UU tentang HAM, pembentukan Kantor Menteri Negara Urusan HAM yang kemudian di gabung dengan Departeman Hukum dan Perundang-undangan menjadi Departeman Kehakiman dan HAM, penambahan pasal-pasal khusus tentang HAM dalam amandemen UUD 1945, pengesahan UU tentang pengadilan HAM.
Answer: The answer is 1950000
Explanation:
✓ Goods in transit on December 31, 2008:
Goods amounting to 100000 will be added into purchases of the year-end because they have already been sold as risk and rewards have been transferred to the Barlow that is goods have been physically dispatched to the Barlow. Hence this will increase accounts payable by 100000.
✓Goods in transit lost:
These words will also be included in the purchases and accordingly in the accounts payable irrespective of the fact that these have been destroyed. These goods were dispatched to the Barlow and therefore risk and rewards also been transferred hence purchase is done from Barlow's perspective.
So:
Total accounts payables are as under
Opening balance: 180000
Goods in transit reached next year:100000
Goods in transit lost:50000
Total: 1950000
Answer:
annual withdrawals is $1,393.87
Explanation:
given data
Amount Deposited = $5,000
Annual Interest Rate = 7.2%
First withdrawal = 2020
last withdrawal = 2025
solution
we consider equal sized annual withdrawals = x
so we can say that Amount Deposited amount will be as
$5,000 = 
..........1
we take common here 
so
$5,000 = 
solve it we get
x = $1,393.87
so that annual withdrawals is $1,393.87
