Based on the fact that Falz failed to make the purchase, Grain Farm most likely has the remedy of C ) Pay the difference between contract price and market price.
<h3>What is Grain farm to do?</h3>
When a buyer (Falz) gets into an agreement to buy a land or property and fails to do so, this falls under real estate and damage.
Under real estate and damage, the buyer would then have to pay the seller (Grain Farm) a remedy which would be the difference between the market price of the property and the contract price.
Options for this question include:
- the amount that Faiz expected to invest in the brewery
- a percentage of Faiz's unrealized profit.
- the difference between the contract and market prices of the land.
- nothing-Grain Farm still owns the land.
Find out more on contract remedy at brainly.com/question/28480342
#SPJ1
Based on the MSRB pay to play rule, the contribution by the finance professional to the candidate b. cannot exceed $250.
<h3 /><h3>What is the MSRB pay to play rule?</h3>
This is a rule that governs financial dealings in municipalities between those in the municipal securities business and the non affiliated persons.
One of the rules states that a finance professional that is registered in a municipality cannot contribute more than $250 to a candidate running for Mayor as it might cause bias.
Find out more on the MSRB pay to play rule at brainly.com/question/14229649
#SPJ1
Perkembangan HAM di indonesia terbagi dalam dua periode
1. Periode sebelum kemerdekaan (1908-1945)
Lahirnya HAM pada periode ini tidak lepas dari penyebab pelanggaran HAM oleh penjajahan kolonial Belanda dan Jepang sehingga muncul pergerakan-pergerakan yang membela HAM. Boedi Oetomo yang mengawali organisasi pergerakan nasional mula-mula yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petis-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Selain Boedi Oetomo (1908), juga terdapat organisasa lain seperti :
- Sarekat Islam (1911),
- Indische Partij (1912),
- Partai Komunis Indonesia (1920)
- Perhimpunan Indonesia (1925),dan
- Partai Nasional Indonesia (1927)
Puncak perdebatan punn terjadi dalam sidang BPUPKI.
2. Periode setelah kemerdekaan
a. 1945-1950
Pada periode awal pasca kemerdekaan masih menekankan pada wacana hak merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. wacana HAM bisa dicirikan pada bidang sipil politik dan bidang ekonomi, sosial, dan budaya
b. Periode 1950-1959 (masa perlementer).
Masa ini adalah masa yang sangat kondusif sesuai dengan prinsip demokrasi liberal yaitu kebebasan mendapat tempat dalam kehidupan politik nasional. pada Terdapat lima indikator HAM dalam masa ini:
- Munculnya partai-partai politik dengan beragam ideologi.
- kebebasan pers.
- Pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas, dan demokratis
- Kontrol parlemen atas eksekutif.
- perdebatan HAM secara bebas dan demokratis.
c. Periode 1959-1966 (demokrasi terpimpin)
Masa ini merupakan bentuk penolakan presiden Soekarno terhadap sistem Demokrasi Parlementer yang di nilai sebagai produk barat karena tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang telah memiliki cara tersendiri dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada sistem Demokrasi terpimpin kekuasaan terpusat di tangan Presiden. Kekuasaan Presiden Soekarno bersifat absolut, bahkan di nobatkan sebagai Presiden RI seumur hidup.
d. Periode 1966-1998 (Orde Baru)
Sama halnya dengan Orde Lama, Orde Baru juga memandang HAM dan demokrasi bsebagai produk Barat yang individualisme dan bertentangan dengan bangsa Indonesia terutama Pancasila dan UUD 1945 yang lebih dulu ada dibandingkan dengan Deklarasi Universal HAM. Selain itu, isu HAM sering kali digunakan olah negara-negara barat untuk memojokkaan negara berkembang seperti Indonesia. Pelanggaran HAM Orde Baru dapat dilihat dari kebijakan politik Orde Baru yang bersifat Sentralistik dan anti segala gerakan politik yang berbeda dengan pemerintah .
e. Periode pasca Orde Baru
Berakhirnya kekuasaan Orde Baru sekaligus menandai berakhirnya rezim militer di Indonesia dan datangnya era baru demokrasi dan HAM. Pada masa ini, perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan yang ditandai dengan Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, pengesahan UU tentang HAM, pembentukan Kantor Menteri Negara Urusan HAM yang kemudian di gabung dengan Departeman Hukum dan Perundang-undangan menjadi Departeman Kehakiman dan HAM, penambahan pasal-pasal khusus tentang HAM dalam amandemen UUD 1945, pengesahan UU tentang pengadilan HAM.
The kettle falls five case illustrate a weakness of a
federal system in such a way that f<span>ederalism limits
political power and that it depends on compliance of state.</span>
<span>The federal system also aggravates the efficiency in awareness of Policies and its implementation.
The kettle falls five case was very surprising.</span>
The answer to this question is "OUTCOME FAIRNESS". Such as in addition to compensation, the customers expect OUTCOME FAIRNESS. In other words, the customers expect fairness in terms of policies, rules, guidelines, and timeless of the complaint process. Therefore, the answer is the last item in the choices which is outcome fairness.
